Berita Terkini

Jakarta, kota-palu.kpu.go.id - Rapat Koordinaai dan Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan Logistik Pilkada 2024 di Jakarta dimulai 2 - 9 Juli 2024.  Peserta terdiri dari ketua, sekretaris, pejabat pembuat komitmen dana hibah serta pokja pengadaan barang dan jasa seluruh indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang juga iku menghadiri kegiatan tersebut.  Kegiatan dilaksanakan berdasarkan landasan Undang undang nomor 1 tahun 2015, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umun nomor 2 Tahun 2024, Permendagri nomor 41 tahun 2020 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 543 tahun 2022 tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggara pemilihan kepada daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1394 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.  Selanjutnya dalam paparan narasumber dari sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bahwa  kompenen pembiayaan logistik pilkada antara lain ;  1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, kotak suara, surat suara, tinta, bilik, segel, alat untuk mencoblos dan TPS.  2. Pengadaan dukungan perlengkapan lainnya, sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat surat suara, lem perekat, kantong plastik, pulpen, gembok, spidol, formulir, stiker nomor kotak suara, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.  3. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara lainnya, misalnya salinan DPT, DPTb, daftar pasangan calon, dan label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilihan.  4. Biaya pengiriman logistik.  5. Biaya pengawasan produksi logistik.  6. Biaya sewa gudang penyimpanan.  7. Penjaga gudang logistik.  8. Biaya sortir dan lipat suarat suara.  9. Biaya pengesetan dan pengepakan logistik ke dalam kotak suara.  10. Supervisi dan monitoring logistik pilkada dan,  11. Biaya pengawalan logistik.  Selanjutnya jika melihat besaran anggaran logistik pada 37 provinsi, 508 kabupaten kota seluruh Indonesia yang akan laksanakan pemilihan kepala daerah serentak rabu, 27 November 2024, dari seluruh tempat pelaksanaan pilkada tersebut, telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Pilkada (NPHD) dengan total anggaran pilkada per tanggal 24 Juni 2024, total anggaran 28.730.558.749.597 (Dua puluh delapan triliun, tujuh ratus tiga puluh milyar, lima ratus lima puluh delapan juta, tujuh ratus empat puluh sembilan puluh, empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) [Humas KPU Kota Palu cml/ft cml/ed Idrus]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Dalam Pelayanan Informasi Publik Dan Klasifikasi Dokumen Pada Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024 memasuki hari kedua, Kamis (4/7/2024). Dalam materinya, Kasub Diklih, Indra Budi dan Maru menjelaskan tentang sistem Partisipasi Masyarakat (Parmas). Pada prinsipnya dengan adanya Siparmas, KPU sebagai penyelenggara dapat memonitoring beberapa ruang lingkup seperti, pendidikan dan sosialisasi, masyarakat, dan media sosial. "Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat untuk memudahkan KPU mengetahui Indeks Partisipasi Pemilih (IPP), tidak sekedar orang yang datang ke TPS," ujarnya. Acara dilanjutkan dengan arahan dari Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia (SDM), Sosialisasi Pendidikan Pemilih (SOSDIKLIH), dan Partisipasi Masyarakat (PARMAS), Nisbah yang menjelaskan bahwa ada beberapa data yang dikelola oleh KPU tidak saja milik KPU namun juga milik publik. "Ada kategori atau klasifikasi data yang dapat dibagikan kepada publik," ujarnya Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (KIP), klasifikasi informasi terbagi menjadi ada empat yaitu, Info berkala, Info setiap saat, Info serta merta, dan info yang dikecualikan. "Semoga kota/kabupaten memperhatikan hal ini sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan e-PPID," tambahnya. Nisbah juga berharap semua pengelola e-PPID dan Siparmas terus berkoordinasi dan melengkapi data yang diperlukan oleh publik. “Hasil dari kegiatan Rakor dan Bimtek ini dapat diimplementasikan di daerah masing-masing,” tutupnya.

Jakarta, kota-palu.kpu.go.id - Laporan singkat dari lokasi bimbingan teknis di hari Kamis 4 Juli 2024, pukul 19.30 wib, terlihat  peserta bimbingan teknis persiapan pengadaan logistis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2024, menerima materi Pengawasan logistik pilkada 2024.  Ruangan yang di design dengan "round table", dengan fasilitas yang representatif mulai dari sound sistem, videotron yang baik sehingga materi ditampilkan dengan lebih besar dan gambar menarik.  Selaku peserta bimtek, Komisi Pemilih Umum Kota Palu yang diwakili oleh ketua dan sekretaris menyimak materi terakhir untuk kelas pimpinan tersebut.  Narasumber menyampaikan tentang fokus pengawasan logistik, adapun poin penting pengawasan tersebut, antara lain : 1. Waktu yang dibutuhkan dalam proses bongkar muat barang logistik, perakitan kotak suara, sortir surat suara, pengesetan (setting), pengemasan (packing) berbeda-beda menurut video simulasi yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja.  2. Akibat belum ada pembakuan proses bisnis lima aktifitas tersebut mengakibatkan persepsi yang berbeda-beda antar satker kpu terkait langkah kerja atas aktifitas pengelolaan dan distribusi logistik yang digunakan dalam menghitung upah tenaga kerja.  3. Terdapat perbedaan penerapan jam kerja antar satker kpu dalam menghitung upah kerja.  4. Terdapat unsur biaya makan dan minum tenaga kerja dalam proses penerapan indeks harga satuan yang berpotensi duplikasi pembiayaan konsumsi dalam penyusunan RAB nantinya.  5. Variabilitas kebutuhan moda transportasi yang sulit dibuat satu indeks.  Atas hasil evaluasi pengelolaan logistik yang menjadi fokus tersebut, maka penting kedepan manajemen resiko serta penyusunan langkah mitigasi yang dilakukan mengurangi resiko yang lebih besar. Inilah harapan yang disampaikan oleh narasumber terus menerus dan berulang, memberikan pesan bahwa pengawasan yang baik membantu lancarnya proses pengelolaan logistik pilkada tahun 2024. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft idrus/ed idrus]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Bertempat di kantor KPU Kota Palu, Plh Ketua KPU Kota Palu Iskandar Lembah menerima petugas penghubung partai keadilan sejahtera dalam rangka penyerahan bukti tanda terima LHKPN calon terpilih DPRD Kota Palu daerah pemilihan kota palu 1 meliputi kecamatan mantikulore dan kecamatan palu timur atas nama Rusman Ramli. Rabu, 3 Juli 2024 Penerimaan bukti tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tersebut sesuai PKPU 6 Tahun 2024 wajib diberikan kepada komisi pemilihan umum kabupaten/kota oleh calon terpilih melalui petugas penghubung masing-masing partai politik.  Laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh setiap pejabat negara dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) secara online sebagai bukti kontrol atas kenaikan dan perolehan harta pejabat negara, demi menjaga akuntabilitas dan transparansi perolehan harta setiap pejabat negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft rudy/ed Idrus]

Palu. Kota-palu.kpu.go.id - Rapat Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan akhir bulan Juni 2024 di Kota Makassar, dihadiri oleh kepala daerah se pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Penyelenggara pemilu, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan, kegiatan dilaksanakan dengan luring dan daring.  Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang juga hadir mendengarkan paparan beberapa narasumber, salah satunya Hasyim Asy'ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.  Dalam paparannya Hasyim menyampaikan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui pilkada salah satunya lahir dari usulan partai politik atau koalisi partai politik. Disisi lain juga kepala daerah lahir dari jalur independen atau perseorangan.   Melihat fakta seperti itu, maka masyarakat penting datang secara bersama-sama ke partai politik mengajukan keinginan dan harapan tentang figur kepala daerah yang di sukai dan di inginkan.  "Masyarakat agar tidak kecewa, maka bapak ibu warga masyarakat berbondong-bondong ke partai politik sampaikan kriteria kepala daerah seperti apa yang di kehendaki supaya nanti calon yang di ajukan oleh partai politik, kita tidak kecewa". Ucap Hasyim.  Lebih lanjut menurut Hasyim masyarakat jangan keberatan atau komplain jika tidak mau dan tidak pernah datang menyampaikan aspirasinya ke partai politik.  Bahwa partai politik penting di kawal dan diajak untuk diskusi saling terbuka guna mengetahui, menemukenali benang merah kepntingan dan harapan masing-masing.  "Jangan biarkan partai politik jalan sendiri, partai politik harus dikawal, berikan masukan disampaikan kriteria-kriteria kepala daerah yang di kehendaki". Ucapnya.  Pemilu dan pilkada dimaknai Hasyim sebagai arena konflik yang di anggap sah dan legal dalam merebut kekuasaan olehnya penyelenggara pilkada harus mampu menjadi manager konflik yang baik, agar pengelolaan pilkada menjadi aman dan nyaman bagi pemilih, peserta dan penyelenggara.  Penyelenggara pemilu dan pilkada hendaknya tidak nasuk dalam pusaran konflik , tetapi mengelola konflik selaku manager atau memimpin jalannya pilkada agar selalu berada pada koridor yang di atur oleh Undang-undang, dan turunan peraturannya. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed Idrus]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Anggota Kpu Kota Palu, Alfagih Mugaddam, dan Operator e-PPID dan Siparmas, Ika Pratiwi, menghadiri acara Rapat Koordinasi Penguatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Aplikasi Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Dalam Pelayanan Informasi Publik Dan Klasifikasi Dokumen Pada Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024, Selasa (2/7/2024). Kegiatan menghadirkan tiga narasumber yaitu, Kordiv Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidikan Pemillih, dan Partisipasi Masyarakat, Kpu Provinsi Sulawesi Tengah, Nisbah, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah, H. Abbas Rahim, dan Kasubag Diklih Kpu Republik Indonesia, Indra Budi dan Maru. Nisbah dalam arahanya menyampaikan salah satu ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi. “Informasi menjadi kebutuhan masyarakat yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” ujarnya. Oleh karena itu Kpu menghadirkan e-PPID untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dalam penyelanggaraan Pemilu dan Pilkada. “Semakin terbukanya informasi maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada,” tambahnya. Abbas dalam materinya menegaskan pentingnya penyelenggara negara untuk menerapkan dan menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik. "Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) ini memberikan akses pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat, dan media," kata Abbas. Acara diikuti oleh seluruh Kordiv Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dari 13 kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, para Kasub Teknis dan Parmas, serta Operator e-PPID dan Siparmas.