Palu, kota-palu.kpu.go.id - Rabu, 26 Juni 2024 bertempat di Makassar, pelaksana kegiatan Kementerian Koordinator Politiik, Hukum dan Keamanan selenggarakan rakor kesiapan pilkada dengan peserta dari pulau Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. peserta Gubernur, Wali Kota dan Bupati, Kapolda dan Kapolres, Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, Ketua Bawaslu Provonsi dan Kabupaten Kota, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Negeri. Peserta kegiatan termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Keynote speaker Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, SIP. Menurut Menkopolhukam bahwa tahun 2024 adalah rekor jumlah penyelenggaraan pilkada terbanyak sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut bahwa untuk sukseskan pilkada lembaga-lembaga terkait harus mampu menempatkan peran kita sesuai tugas dan fungsi. "Diperlukan langkah strategis dan sinergisitas antara srakeholders dalam pelaksanaan semua tahapan pilkada", ujar pak menko. Pilkada akan dilaksanakan pada dua area, yakni di daerah dengan tahapan perencanaan sampai voting day dan rekapitulasi sampai tingkat provinsi, tetapi TNI dan POLRI tetap mengawal sampai gugatan di Mahkamah Konstitusi, semoga semua berjalan aman semuanya. Harapannya. Lebih lanjut mewujudkan pilkada yang baik melalui menjaga stabilitas politik dan keamananan secara bersama sebab akan mempengaruhi tahapan pilkada apabila situasi polhukan tidak terkendali. Seluruh komponen bangsa perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Komponen tersebut KPU dan Bawaslu sampai jajaran ke daerah, serta DKPP menjaga etik penyelenggara, komponen non penyelenggara harus netral dan profesional. Bahwa menurut menko pemerintah daerah wajib memberikan dukungan anggaran dan fasilitas. Perlu di ingat bahwa aparat selain bertugas menjaga keamanan juga wajib netral. Pada bagian lain komponen media dan insan pers memastikan pemberitaan pilkada akurat, berimbang dan terhindar dari unsur hoaks . Peran tokoh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, apabila ada pemberitaan yang provokatif, maka perlu dikonfirmasi ke sumber informasi yang memiliki mandat memberikan klarifikasi dan konfirmasi langsung. Paparan menko tentang Desk koordinaai pilkada serentak penting di bentuk seperti tim desk koordinasi oleh Kementerian polhukam terdapaf 19 kementerian dan lembaga, agar hambatan dapat di atasi dalam waktu cepat serta diselesaikan segera. Sinergi dalam GAKUMDU oleh tiga institusi demi menjaga adanya pelanggaran yang terjadi khususnya pidana pemilu dan pilkada. Pemetaan potensi masalah agar dapat di cegah terjadinya masalah, prinsipnya harus tahu sebelum terjadi, sehingga mudah dimitigasi potensi masalah dan gangguan. Pemerintah daerah perlu lakukan langkah-langkah strategis sebagai elemen yang terdekat dalam pelaksanaan pilkada, hindari tumpang tindih pekerjaan, olehnya komunikasikan secara intensif. Meningkatkan peran FORKOPIMDA dalam kelancaran pulkada. Tokoh agama perlu lakukan pendekatan religius dalam menjaga kesuksesan pilkada. Poin penting netralitas TNI, POLRI, dan ASN. "Nilai-nilai netralitas kita junjung tinggi, mari tingkatkan komuniaksi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mari sana sama terlibat dalam menkaga persatuan dan kesatuan untuk menghidaribpolarisasi dimasyarakat" Harapnya. Di akhir disampaikan bahwa pendidikan politik untuk edukasi agar pesta demokrasi lokal aman damai dan kondusif dan berkualitas. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft idrus/ed Idrus]
