Berita Terkini

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Santunani Anak Yatim Piatu, KPU Palu buktikan Solidaritas Sosial. Dalam rangka memperingati bulan Muharram yang penuh berkah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar kegiatan pemberian santunan dan doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Nurul Huda, Kecamatan Mantikulore. Kegiatan ini berlangsung di Lantai 3 Kantor KPU Kota Palu, Jl. Balai Kota Selatan No. 6 Palu. Dan dihadiri oleh seluruh jajaran komisioner serta staf sekretariat KPU Kota Palu. Jumat, 25 Juli 2025 Santunan ini merupakan bentuk kepedulian KPU Kota Palu terhadap generasi penerus bangsa, sekaligus menjadi wujud nyata dalam mempererat silaturahmi dan meningkatkan solidaritas antar sesama, terutama terhadap anak-anak yang membutuhkan uluran kasih sayang dan perhatian. Dalam sambutannya, Anggota KPU Kota Palu, Haris Lawisi, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial semata, melainkan sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dalam lingkungan kelembagaan. "Anak-anak yatim piatu adalah tanggung jawab bersama kita semua. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan kehangatan dan kebersamaan serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat," ujar Haris Lawisi. Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama, menambahkan bahwa kegiatan santunan ini telah menjadi tradisi tahunan yang diinstruksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI kepada seluruh satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kota Palu. "Ini adalah bentuk komitmen institusi kami dalam merawat nilai-nilai sosial, sebagaimana diarahkan oleh Sekjen KPU RI. Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat langsung, baik bagi anak-anak yang disantuni maupun seluruh pegawai KPU untuk terus memelihara empati sosial," terang Aslam. Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan, diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan penyerahan santunan dan bingkisan kepada anak-anak panti asuhan. Kehangatan dan keceriaan terpancar dari wajah-wajah para anak yatim yang hadir, menambah nilai spiritual dan moral dari kegiatan ini. Dengan semangat bulan Muharram yang sarat makna, KPU Kota Palu berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bahwa membangun bangsa tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan proses demokrasi yang berkualitas, tetapi juga melalui penanaman nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam setiap langkah kelembagaan. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed Rudy]

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mengikuti kegiatan Zoom Meeting dengan tema “Rapat Persiapan Desk Evaluation dan Wawancara Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum”, yang dilaksanakan bersama KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Ketua KPU Kota Palu, lantai dua Kantor KPU Kota Palu. Jumat, 25 Juli 2025 Pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 5 Tahun 2024, tentang perubahan atas Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. KPU Kota Palu menjadi salah satu dari delapan belas satuan kerja di lingkungan KPU yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam pengusulan menuju WBK Tahun 2025, sebagaimana diumumkan di portal Kementerian PANRB. Dalam kegiatan ini dibahas beberapa agenda penting, antara lain: Persiapan Desk Evaluation dan Wawancara KPU Kota Palu menuju WBK, berbagi pengalaman dari KPU Provinsi DI Yogyakarta, KPU NTB, serta Biro Humas, Data, dan Informasi (Hupmas) KPU RI kepada satuan kerja calon penerima predikat Zona Integritas, termasuk KPU Kota Palu. Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh elemen di lingkungan KPU Kota Palu demi meraih predikat WBK. “Dalam langkah menuju WBK, dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, staf, kasubag, sekretaris, maupun komisioner. Komitmen yang kuat sangat diperlukan agar kita dapat meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ungkap Idrus. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak, baik secara daring maupun luring, di antaranya:  • Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Iffa Rosita  • Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Darmiati, didampingi anggota KPU Kota Palu Haris Lawisi.   • Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Cherly Trisna Ilyas  • Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Lia Heryati  • Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama  . Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Palu, Yuliani  • Staf Subbagian Hukum KPU Kota Palu, Fitra Handayani dan Lutfizar.  Kegiatan ini menunjukkan adanya usaha KPU RI untuk memastikan satker kedepannta lebih banyak lagi lolos menjadi satker WBK dilingkungan KPU secara nasional. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft lutfi/ed Idrus]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu secara resmi menyerahkan Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Kota Palu Rico S. Djanggola. Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas dan transparansi KPU Kota Palu dalam menjalankan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Jumat, 25 Juli 2025 Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Palu, Idrus, beserta Anggota KPU Kota Palu, Iskandar Lembah, Haris Lawisi, Alfagih Mugaddam Alhabsyi Serta Sekretaris Aslam Adigama dan Kasubbag Rendatin Yuliani, menyampaikan sejumlah rencana inovasi strategis dalam bidang pendidikan pemilih pemula, salah satunya dengan menggandeng sekolah-sekolah di Kota Palu untuk melakukan pendampingan pemilihan ketua OSIS. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik sejak dini. KPU Kota Palu berharap Pemerintah Kota Palu dapat melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan maksimal di lingkungan sekolah. Tak hanya itu, KPU Kota Palu juga meminta testimoni layanan penyelenggaraan Pilkada 2024 kepada Hadianto Rasyid sebagai salah satu peserta Pemilihan Tahun 2024 sebagai bagian dari proses evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan publik. Menutup kunjungan tersebut, Ketua KPU Kota Palu turut menginformasikan bahwa KPU Kota Palu menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk untuk dinilai dalam Zona Integritas (ZI) oleh Kementerian PANRB. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Kota Palu dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel di tubuh institusi penyelenggara pemilu. [humas kpu kota palu, cml/t cml/ed rudy]

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menerima kunjungan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu dalam rangka agenda Permohonan Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik. Pertemuan berlangsung di ruang tamu Ketua KPU Kota Palu, lantai dua Kantor KPU Kota Palu, Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Palu. Rabu, 24 Juli 2025 Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Anggota KPU Kota Palu Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Iskandar Lembah. Sementara dari pihak Bawaslu, hadir Wardianto, Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, didampingi staf sekretariat. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu penting terkait pemutakhiran data partai politik, di antaranya: 1. Kepengurusan partai politik, 2. Alamat kantor partai politik, dan 3. Pemenuhan syarat keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur kepengurusan partai politik. Ketua KPU Kota Palu, Idrus, dalam keterangannya menekankan pentingnya koordinasi ini, mengingat keberadaan partai politik sangat berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Ia juga menyoroti masih adanya warga Kota Palu yang merasa namanya tercatut dalam keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuan mereka, serta mengalami kesulitan dalam proses administrasi untuk keluar dari kepengurusan. “Koordinasi ini menjadi sangat penting demi menjaga akurasi data dan perlindungan hak-hak warga Kota Palu,” ujar Idrus. Melalui kegiatan ini, KPU dan Bawaslu berharap dapat memperkuat sinergi dengan partai politik, khususnya dalam aspek administrasi serta pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) secara berkelanjutan. Diharapkan, seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Palu dapat berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua dan Anggota KPU Kota Palu, Anggota Bawaslu Kota Palu, serta staf [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed Iz]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menunjukkan keseriusannya dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam rangka memperkuat langkah tersebut, KPU Kota Palu mendapat pendampingan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu, salah satu instansi yang telah berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kamis, 17 Juli 2025 Kegiatan pendampingan ini berlangsung di Kantor KPU Kota Palu dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan sekretariat KPU Kota Palu, serta tim dari PTA Palu, hadir langsung Wakil Ketua PTA Sulteng, Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, SH., M.H, bersama jajaran, yakni Panitera Hj. Suhartina, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Agus Sukamto, Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Safaat, serta Pranata Komputer Ahli Muda Muhammad Syahdimas Yusrin membagi pengalaman langsung mengenai strategi pembangunan Zona Integritas yang telah mereka terapkan dengan sukses. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menyampaikan apresiasi atas kesediaan PTA Palu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ia menegaskan bahwa KPU Kota Palu berkomitmen untuk belajar dan menerapkan praktik-praktik terbaik dari instansi yang telah lebih dulu mencapai keberhasilan dalam reformasi birokrasi. “Kami menyambut baik pendampingan ini sebagai bagian dari upaya pembenahan internal dan peningkatan kualitas layanan publik. Belajar dari lembaga yang telah berhasil meraih WBK adalah langkah yang sangat strategis. Kami ingin menjadikan KPU Kota Palu sebagai lembaga yang bersih, transparan, dan profesional,” ujar Idrus. Tim dari PTA Palu memaparkan tahapan-tahapan penting dalam pembangunan Zona Integritas, mulai dari pencanangan, pelaksanaan enam area perubahan, hingga strategi menghadapi penilaian Tim Evaluator dari Kemenpan-RB. Tak hanya itu, PTA Palu juga berbagi pengalaman dalam membangun budaya kerja yang akuntabel serta pentingnya peran seluruh pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi. Pendampingan ini menjadi bagian penting dari roadmap KPU Kota Palu menuju WBK, sejalan dengan upaya memperkuat integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan KPU. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, di mana para pegawai KPU Kota Palu menyampaikan berbagai pertanyaan serta berdiskusi tentang langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan di unit kerja masing-masing. Dengan adanya pendampingan ini, KPU Kota Palu berharap dapat semakin mantap melangkah dalam pembangunan Zona Integritas dan meraih predikat WBK dalam waktu dekat. #KPUPalu #KPUKotaPalu #PTAPalu #ZonaIntegritas #WBK2025 #ReformasiBirokrasi #WilayahBebasDariKorupsi #GoodGovernance #PelayananPublik #BirokrasiBersih #AparaturBerintegritas [Humas KPU Kota Palu, cml/ft rudy/ed rudy]

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menerima kunjungan dari Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dalam rangka kuliah umum bertema “Peningkatan Kelembagaan dan Wawasan di Lingkungan KPU Kota Palu: Manajemen Pelayanan Publik yang Agile”. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Pintar Pemilu (RPP), lantai tiga Kantor KPU Kota Palu, Jalan Balai Kota Selatan No. 6 Palu. Senin, 14 Juli 2025 Acara dibuka oleh Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama, yang menyambut baik kehadiran Prof. Hasniati. Dalam sambutannya, Aslam menyampaikan bahwa kunjungan ini memberikan edukasi positif terkait pelayanan publik, khususnya dalam konteks kelembagaan KPU. Prof. Hasniati dalam kuliah umumnya menekankan pentingnya birokrasi publik, khususnya KPU, untuk mengadopsi pendekatan “Agile”, atau lincah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saat ini, kita tidak bisa lamban menghadapi perubahan. Meski gemuk badannya, sebuah institusi harus tetap lincah,” ujar Prof. Hasniati. Menurutnya, tantangan-tantangan yang dihadapi KPU seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi informasi, hingga tekanan waktu pelaksanaan pemilu, membutuhkan sistem kelembagaan yang adaptif dan responsif. Konsep Agile sendiri berasal dari dunia pengembangan perangkat lunak, namun kini banyak diadopsi dalam manajemen organisasi modern, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Prof. Hasniati menjabarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang agile dan berkualitas, di antaranya:     •    Tangible (bukti fisik),     •    Reliability (keandalan),     •    Responsiveness (daya tanggap),     •    Assurance (jaminan/kepastian),     •    Empathy (empati). Selain itu, dibahas pula pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi seperti KPU. “Wajah pemerintah dilihat dari pelayanannya. Jika publik puas, maka kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya,” tambahnya. Diskusi berlangsung interaktif dengan tanggapan dari Ketua KPU Kota Palu, Idrus, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara KPU dan akademisi. “Pendidikan pemilih penting untuk dilihat dari sudut pandang kampus. Kami senantiasa membuka diri terhadap mahasiswa magang dan kolaborasi akademik lainnya agar KPU dapat dilihat langsung dalam praktik pelayanan publiknya,” ujar Idrus. Ia juga menyoroti tantangan teknis yang dihadapi KPU di lapangan, seperti perubahan regulasi yang mendadak menjelang hari pemungutan suara serta persepsi publik yang kerap terbangun oleh disinformasi. “KPU seringkali berada di posisi sulit karena persepsi publik tak selalu sejalan dengan fakta dan kerja keras kami di lapangan,” ujarnya. Staf KPU Kota Palu, Syahrul, turut menyampaikan bahwa semangat Agile sudah mulai diinternalisasi di lingkungan kerja KPU melalui layanan seperti PPID dan JDIH. Namun demikian, ia menilai perlu adanya perbaikan dalam struktur satuan tugas pelayanan dan edukasi publik secara lebih masif untuk mengatasi misinformasi. Sementara itu, Iskandar Lembah, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, menambahkan bahwa meski pelayanan publik telah dilakukan dengan maksimal, persepsi peserta pemilu yang kalah sering kali memandang negatif, sehingga memunculkan laporan-laporan ke lembaga seperti DKPP. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami sebagai pelaksana teknis,” tuturnya. Sebagai penutup kegiatan, Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menyerahkan piagam penghargaan dan cendera mata kepada Prof. Hasniati sebagai bentuk apresiasi atas kuliah umum yang telah disampaikan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua KPU Kota Palu, Idrus, Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Iskandar Lembah, Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Musbah, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Haris Lawisi, Anggota Divisi Parmas dan SDM, Alfagih Mugadam Al-Habsyi, Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama, Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Yuliani, Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM, Muh. Arga Budiman, serta seluruh staf sekretariat KPU Kota Palu. Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber [Humas KPU Kota Palu,cml/ft Rudy/ed Idrus]