Berita Terkini

KPU Palu Gelar FGD Evaluasi Tahapan Pemilu 2024

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik serta Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 di Kota Palu”. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai Tiga Kantor KPU Palu dengan menghadirkan Partai Politik, Bawaslu, serta perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Rabu, 25 September 2025  Ketua KPU Kota Palu, Idrus, dalam sambutannya menegaskan komitmen KPU untuk mengakomodasi seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Ia juga menyoroti dinamika sebelas tahapan pemilu, khususnya proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang kerap memunculkan perdebatan antara partai lama dan baru. “Semua partai wajib mendaftar. Proses verifikasi administratif maupun faktual harus adil serta menghormati hak individu,” tegas Idrus. Ia juga meluruskan anggapan keliru di masyarakat terkait syarat memilih. Menurutnya, surat pemberitahuan memilih (C6) bukanlah syarat mutlak. Pemilih cukup membawa KTP elektronik dan terdaftar dalam DPT. Idrus menambahkan, Pilkada Palu juga belum pernah dimenangkan calon independen, serta minimnya pemantau independen dari masyarakat sipil masih menjadi catatan. Anggota KPU Kota Palu Divisi Teknis, Iskandar Lembah, menyebutkan bahwa seluruh masukan dari FGD ini akan diteruskan hingga ke KPU RI sebagai bahan evaluasi perbaikan regulasi. Hadir sebagai narasumber, Naharudin, S.H., M.H., mantan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, menekankan pentingnya regulasi Pemilu yang stabil dan tidak mudah berubah mengikuti kepentingan politik. Ia juga menegaskan bahwa Partai Politik memiliki dasar Konstitusional yang kuat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 22E ayat (3). Lebih jauh, landasan teknis keberadaan Parpol diatur secara rinci dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mulai dari pendirian, hak dan kewajiban, kepengurusan, hingga pembubaran. “Evaluasi ini diharapkan melahirkan aturan pemilu yang lebih stabil dan berkeadilan,” ujar Naharudin. Kegiatan FGD ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, lalu diakhiri dengan sesi foto bersama. [Humas KPU Kota palu, cml/ft cml/ed Reza]  

KPU Kota Palu Gelar Apel Pagi Rutin, Sambut Mahasiswa Magang dan Persiapkan Kunjungan Eksternal

Palu, 22 September 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu melaksanakan apel pagi rutin di halaman Kantor KPU Kota Palu, Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Senin (22/9/2025). Apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Palu, Idrus, didampingi Anggota KPU Divisi Parmas dan SDM, Alfagih Mugaddam Al-Habsyi, serta Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Haris Lawisi. Bertindak sebagai Komandan Apel yaitu Arga Budiman, Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM. Dalam arahannya, Idrus menyampaikan ucapan selamat datang kepada para mahasiswa magang yang baru bergabung di KPU Kota Palu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta kesiapan ruangan menjelang kunjungan eksternal pada 25 September 2025 mendatang. “Selamat datang kepada mahasiswa magang, selamat datang di KPU Kota Palu. Pada tanggal 25 nanti kita akan kedatangan tamu eksternal dari partai politik dan beberapa lembaga, untuk itu mari kita mempersiapkan baik dari kebersihan maupun kesiapan ruangan yang akan digunakan,” ujar Idrus. Selain itu, ia menekankan pentingnya kedisiplinan, kerja sama, serta membangun kepercayaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apel pagi rutin ini diikuti oleh seluruh staf KPU Kota Palu dan mahasiswa magang. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft fadel/ed Iz]

KPU Kota Palu Kampanyekan Wilayah Bebas Korupsi Lewat Jelajah Alam Bersama Pemilih Muda

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu terus berinovasi dalam menyosialisasikan pentingnya integritas dan komitmen melawan korupsi. Salah satu cara kreatif yang dilakukan adalah dengan menggelar Jelajah Alam bersama komunitas pecinta alam dan pemilih muda. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (13/9/2025) dengan tujuan pendakian Gunung Buluwo (720 mdpl) di Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, berjarak sekitar 17 kilometer dari Kantor KPU Palu. Tim KPU Kota Palu dipimpin langsung oleh Surianto dan beranggotakan Ketua KPU Kota Palu Idrus, Anggota KPU Haris Lawisi, serta staf Muhamad Kunaefi, Lutfizar, dan Rudiawan. Perjalanan dimulai pukul 14.30 WITA dengan Doa bersama di Kantor KPU Palu, sebelum menuju Taman Tahura Kapopo untuk registrasi pendakian sekaligus persiapan logistik. Sepanjang jalur pendakian yang terbagi ke dalam tiga pos, tim aktif berinteraksi dengan para pendaki, khususnya pemilih muda dan pemula. Edukasi singkat mengenai layanan KPU serta sosialisasi tagline “Wilayah Bebas dari Korupsi” menjadi pesan utama yang disampaikan. Untuk memperkuat kampanye, tim juga membagikan stiker “Tolak Korupsi” dan “KPU Palu Jelajah Alam.” Perjalanan menuju puncak memakan waktu sekitar 90 menit. Jalur yang menanjak dengan kemiringan 30–45 derajat, turunan terjal, hingga hutan rapat, tidak menyurutkan semangat tim. Setibanya di puncak sekitar pukul 16.00 WITA, rombongan disambut panorama menakjubkan hamparan Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan keindahan matahari terbenam di Teluk Palu. Di puncak Bulu Woo, momentum kebersamaan dengan ratusan pendaki dimanfaatkan untuk mengajak mereka ikut mendukung gerakan antikorupsi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga sarana refleksi akan pentingnya menjaga alam, merawat potensi wisata, dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menegaskan bahwa langkah kreatif seperti Jelajah Alam akan terus digencarkan. “Kampanye ini bukan hanya soal KPU, tetapi tentang komitmen bersama membangun integritas. Kami ingin melibatkan pemilih muda dan pemula agar sejak dini mereka terbiasa menolak segala bentuk praktik korupsi,” ujarnya. Dengan semangat itu, KPU Kota Palu menutup kegiatan perdana Jelajah Alam dengan optimisme. Ke depan, agenda serupa akan terus digelar sebagai wujud nyata komitmen KPU dalam membangun demokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi. [Humas KPU Kota Palu, cml/foto rudy/ed rudy]

KPU Palu Dorong Parpol Tertib Data, Siap Dampingi Tata Kepengurusan dan Keanggotaan

Palu, 10 September 2025 – KPU Kota Palu menggelar rapat kerja pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik semester II tahun 2025 melalui Zoom Meeting. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data parpol akurat, transparan, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Anggota KPU Kota Palu, Iskandar Lembah, hadir sebagai narasumber bersama komisioner lengkap. Rapat turut diikuti Bawaslu Kota Palu serta pengurus partai politik, antara lain PKB, Gerindra, PDIP, NasDem, Golkar, Garuda, Buruh, PKS, PKN, Hanura, PAN, PBB, Demokrat, Perindo, PSI, PPP, dan Ummat. Iskandar menegaskan pentingnya pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Aplikasi ini menjadi sarana utama mencatat, memperbarui, dan menyinkronkan data keanggotaan, kepengurusan, serta domisili parpol secara real-time. “Dengan pemutakhiran konsisten, parpol tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepemiluan. Sipol akan terus dimanfaatkan untuk memitigasi potensi permasalahan di masa depan,” ujarnya. Raker ini merekomendasikan beberapa hal, yakni memastikan SK kepengurusan terbaru tercatat di Sipol, memperbaiki data anggota yang tidak lagi memenuhi syarat, melakukan pemutakhiran berkala, mencegah pencatutan warga, serta memastikan status kantor parpol dibuktikan dengan dokumen sah. KPU Kota Palu menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi parpol dalam penataan data kepengurusan dan keanggotaan. Upaya ini bukan sekadar tanggung jawab teknis, tetapi juga wujud komitmen bersama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, tertib, dan akuntabel. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft lutfi/ed Rudy]

Bawaslu Palu Koordinasikan Rencana Uji Petik PDPB KPU Palu

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Bertempat di lantai dua Kantor KPU Kota Palu, Bawaslu Palu melakukan koordinasi terkait rencana uji petik atas hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Kamis, 28 Agustus 2025 Rombongan Bawaslu Palu terdiri atas komisioner, kasubag, serta staf, dan diterima oleh Ketua serta Anggota KPU Palu: Idrus, Alfaqih, Iskandar, Musbah, dan Haris Lawisi. Pertemuan yang berlangsung santai namun tetap fokus tersebut sesekali diselingi canda, namun tidak keluar dari tujuan utama, yaitu memastikan hasil uji petik yang akan dilakukan Bawaslu Palu dapat memberikan informasi balik kepada KPU Palu untuk klarifikasi dan tindak lanjut perbaikan. KPU Palu melalui komisioner menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaan pencocokan terbatas (Coktas) atas hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pertemuan yang berlangsung beberapa menit ini diakhiri dengan sesi foto bersama serta kesepakatan untuk menjalin silaturahmi ke depan, termasuk rencana pertandingan persahabatan futsal fun. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft rudy/ed Idrus]

Temu KPU Palu dan Kesbangpol Palu ; Bahas Situasi Politik dan Dampak Putusan MK

Palu, kota-palu.kpu.go.id – kota-palu.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menerima kunjungan dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu dalam rangka membahas perkembangan politik lokal serta dampak isu-isu nasional terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Senin, 25 Agustus 2025 Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua KPU Kota Palu, Lantai Dua, Kantor KPU Kota Palu, Jl. Balai Kota Selatan No. 6 Palu, pada Senin (25/08/2025) ini diisi dengan diskusi mengenai dinamika politik pasca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Putusan MK No. 135, serta isu kenaikan pajak dan retribusi yang belakangan menuai perhatian publik di sejumlah daerah. Kesbangpol menyampaikan bahwa situasi tersebut dapat berimplikasi terhadap stabilitas politik dan sosial di tingkat lokal, sehingga diperlukan langkah antisipasi bersama. “Bidang kami berfokus pada kewaspadaan politik dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat lain di daerah, untuk menjaga stabilitas di Kota Palu,” ujar perwakilan Kesbangpol Kota Palu. Dalam kesempatan yang sama, KPU Kota Palu menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. KPU juga menyoroti tantangan teknis penyelenggaraan pemilu, seperti dampak kebijakan nasional terhadap alokasi anggaran daerah, penentuan jumlah TPS, serta kesiapan logistik Pilkada mendatang. “Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan situasi tetap kondusif. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus direspons secara bijak agar tidak menimbulkan kegaduhan politik,” ujar Ketua KPU Kota Palu, Idrus. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Kota Palu, Idrus; Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Iskandar Lembah; Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Musbah; Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan; Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama; serta perwakilan Kesbangpol Kota Palu. Pertemuan ini diakhiri dengan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi antara KPU Kota Palu dan Badan kesbangpol agar terjaga stabilitas politik di Kota Palu. [Humas KPU Kota Palu,cml/ft cml/ed Idrus]