Berita Terkini

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Bertempat di kantor KPU Kota Palu, Plh Ketua KPU Kota Palu Iskandar Lembah menerima petugas penghubung partai keadilan sejahtera dalam rangka penyerahan bukti tanda terima LHKPN calon terpilih DPRD Kota Palu daerah pemilihan kota palu 1 meliputi kecamatan mantikulore dan kecamatan palu timur atas nama Rusman Ramli. Rabu, 3 Juli 2024 Penerimaan bukti tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tersebut sesuai PKPU 6 Tahun 2024 wajib diberikan kepada komisi pemilihan umum kabupaten/kota oleh calon terpilih melalui petugas penghubung masing-masing partai politik.  Laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh setiap pejabat negara dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) secara online sebagai bukti kontrol atas kenaikan dan perolehan harta pejabat negara, demi menjaga akuntabilitas dan transparansi perolehan harta setiap pejabat negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft rudy/ed Idrus]

Palu. Kota-palu.kpu.go.id - Rapat Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan akhir bulan Juni 2024 di Kota Makassar, dihadiri oleh kepala daerah se pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Penyelenggara pemilu, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan, kegiatan dilaksanakan dengan luring dan daring.  Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang juga hadir mendengarkan paparan beberapa narasumber, salah satunya Hasyim Asy'ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.  Dalam paparannya Hasyim menyampaikan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui pilkada salah satunya lahir dari usulan partai politik atau koalisi partai politik. Disisi lain juga kepala daerah lahir dari jalur independen atau perseorangan.   Melihat fakta seperti itu, maka masyarakat penting datang secara bersama-sama ke partai politik mengajukan keinginan dan harapan tentang figur kepala daerah yang di sukai dan di inginkan.  "Masyarakat agar tidak kecewa, maka bapak ibu warga masyarakat berbondong-bondong ke partai politik sampaikan kriteria kepala daerah seperti apa yang di kehendaki supaya nanti calon yang di ajukan oleh partai politik, kita tidak kecewa". Ucap Hasyim.  Lebih lanjut menurut Hasyim masyarakat jangan keberatan atau komplain jika tidak mau dan tidak pernah datang menyampaikan aspirasinya ke partai politik.  Bahwa partai politik penting di kawal dan diajak untuk diskusi saling terbuka guna mengetahui, menemukenali benang merah kepntingan dan harapan masing-masing.  "Jangan biarkan partai politik jalan sendiri, partai politik harus dikawal, berikan masukan disampaikan kriteria-kriteria kepala daerah yang di kehendaki". Ucapnya.  Pemilu dan pilkada dimaknai Hasyim sebagai arena konflik yang di anggap sah dan legal dalam merebut kekuasaan olehnya penyelenggara pilkada harus mampu menjadi manager konflik yang baik, agar pengelolaan pilkada menjadi aman dan nyaman bagi pemilih, peserta dan penyelenggara.  Penyelenggara pemilu dan pilkada hendaknya tidak nasuk dalam pusaran konflik , tetapi mengelola konflik selaku manager atau memimpin jalannya pilkada agar selalu berada pada koridor yang di atur oleh Undang-undang, dan turunan peraturannya. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed Idrus]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Anggota Kpu Kota Palu, Alfagih Mugaddam, dan Operator e-PPID dan Siparmas, Ika Pratiwi, menghadiri acara Rapat Koordinasi Penguatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Aplikasi Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Dalam Pelayanan Informasi Publik Dan Klasifikasi Dokumen Pada Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024, Selasa (2/7/2024). Kegiatan menghadirkan tiga narasumber yaitu, Kordiv Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidikan Pemillih, dan Partisipasi Masyarakat, Kpu Provinsi Sulawesi Tengah, Nisbah, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah, H. Abbas Rahim, dan Kasubag Diklih Kpu Republik Indonesia, Indra Budi dan Maru. Nisbah dalam arahanya menyampaikan salah satu ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi. “Informasi menjadi kebutuhan masyarakat yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” ujarnya. Oleh karena itu Kpu menghadirkan e-PPID untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dalam penyelanggaraan Pemilu dan Pilkada. “Semakin terbukanya informasi maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada,” tambahnya. Abbas dalam materinya menegaskan pentingnya penyelenggara negara untuk menerapkan dan menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik. "Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) ini memberikan akses pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat, dan media," kata Abbas. Acara diikuti oleh seluruh Kordiv Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dari 13 kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, para Kasub Teknis dan Parmas, serta Operator e-PPID dan Siparmas.

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menghadiri kegiatan Persiapan Pilkada Kota Palu Tahun 2024 yang bertemakan "Tim Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024". Acara ini diadakan di Roemah Balkot, Jl. Balai Kota No. 1, Tanamodindi, Mantikulore. Selasa 2 Juli 2024, Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo S. Sos.M.M, dalam sambutannya menyampaikan harapannya bahwa tim desk tersebut dapat memberikan kontribusi penting untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada di Kota Palu. Dia juga mengungkapkan bahwa informasi terkait perkembangan Pilkada, termasuk anggaran yang diajukan, serta kebutuhan pegawai untuk KPU dan Bawaslu, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu, Agussalim Wahid.,SE, menjelaskan bahwa saat ini pihak Bawaslu sedang melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek, termasuk proses pencoklitan oleh petugas, keberadaan pemilih yang bukan berasal dari domisili mereka, tindak pidana yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat merugikan calon, serta pelanggaran kampanye. Beliau menegaskan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi antara semua pihak terkait dalam memastikan pengawasan yang efektif. Plh. Pasi Intel Kodim 1306/KP, Kapten Inf I Wayan Sudana, menggarisbawahi persiapan Kodim dalam menyediakan personel untuk pengamanan bersama Polri. Dia menekankan pentingnya netralitas personel dalam Pilkada 2024 serta memastikan bahwa kondisi aman dan lancar di Kota Palu dan sekitarnya dapat dipertahankan. Iskandar Lembah, Anggota KPU Kota Palu dan Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara, menyampaikan bahwa anggaran Pilkada saat ini telah diajukan sebesar 40% sesuai dengan ketentuan yang ada, namun SK final belum diterbitkan. Dia juga menyoroti persiapan terkait jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemetaan daftar pemilih oleh Pantarlih di seluruh kelurahan Kota Palu. KPU akan melakukan sosialisasi intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini. Kasi Intel Kejari Kota Palu, Yudi, menegaskan dukungan Kejari dalam menjaga agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar, sementara Kanit Politik Polresta Palu, Iptu Trianto, mengungkapkan persiapan Polresta dalam menyiapkan personel untuk pengamanan di berbagai titik strategis seperti TPS, kantor KPU, dan kantor Bawaslu. Dengan kerja sama dan koordinasi yang intensif antara semua pihak terkait, diharapkan pelaksanaan Pilkada Kota Palu tahun 2024 dapat berjalan sukses dan tanpa hambatan yang signifikan. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft rudy/ed Iz]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - mulai pukul 11.00- 12.30 Wita bertempat di kantor KPU Kota Palu, Komisioner, Sekretaris, Kasubag dibantu notulen dilaksanakan rapat pleno rutin untuk menyusunan rencana kegiatan masing-masing Divisi. Senin, 1 Juli 2024 Hasil yang disepakati antara lain ; 1). Divisi Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik yakni, konsultasi berjenjang tentang penataan kotak suara dan surat suara pemilu (non retensi arsip). Laporan realisasi akhir bulan berjalan tentang anggaran APBN murni dan APBD.  2). Divisi SDM yakni wawancara/pendalaman calon PAW PPK Kecamatan Palu barat tanggal 2 Juli 2024, serta pelantikan PAW PPK Paku barat tanggal 5 Juli 2024. 3). Divisi Hukum dan Pengawasan yakni Sosialisasi produk hukum SK 205 dan SK 293 bagi PPK Palu Barat dan Ulujadi sabtu, 6 Juli 2024, serta PPK Palu Utara dan Tawaeli minggu 7 juli 2024. Konsultasi penyusunan SK KPU Kota Palu tentang Mutarlih.  4). Divisi Rendatin, yakni monitoring Coklit 1 Juli dan seterusnya hendaknya menyampaikan tentang penggunaan alat bantu exel manual serta identifikasi masalah coklit ke dalam form/template dari rendatin.  Revisi anggaran sebanyak 11 item, kecuali poin urutan 6 yang belum bisa dilaksanakan.  Kegiatan Sosialisasi mutarlih di rutan dan lapas tanggal 4 Juli 2024, mengundang narasumber dari KPU Sulteng. Surat pemberitahuan mensukseskan kegiatan coklit kepada kepada RT/RW/Lurah/Camat tembusan Wali Kota Palu.  5). Divisi Teknis yakni pergantian admin sipol kepada ibu azlina, serta surat permintaan pembukaan akun baru operator sipol kpu kota palu.  Rapat pleno dihadiri oleh, Idrus, Muhammad Musbah, Iskandar Lembah, Haris Lawisi, Aslam Adigama, Mufida, Yuliani, Arga Budiman dan Ika.  Harapan bahwa rapat pleno dilaksanakan sesuai rencana dan dilaporkan pada saat rapat pleno rutin minggu berikutnya sebagai bahan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaannya atau alasan lain belum sempat dilaksanakan, untuk pembelajaran bagi kemajuan kegiatan berikutnya. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft apri/ed Idrus]

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar sosialisasi produk hukum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024. Acara yang berlangsung di salah satu Café Jl Setia Budi Palu ini dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore. Sabtu, 29 Juni 2024 Dalam sambutannya, Plh Ketua KPU Kota Palu, Iskandar Lembah, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPK dan PPS terkait tahapan dan jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Pelibatan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024,” tegas Iskandar. Lebih lanjut, Iskandar meminta kepada PPK dan PPS untuk aktif mensosialisasikan informasi tahapan Pemilu 2024 kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. “Saya harap teman-teman PPK dan PPS dapat memahami dan mensosialisasikan tahapan Pemilu 2024 dengan baik kepada pemilih di wilayahnya agar Pemilu 2024 berjalan lancar dan damai,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Palu, Haris Lawisi, menjelaskan materi terkait produk hukum KPU Kota Palu Nomor 205 tentang pedoman teknis tahapan dan jadwal pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024. “Saat ini, tengah berlangsung tahapan persiapan, yakni pencocokan dan penilitian data pemilih,” jelas Haris. Selanjutnya, Haris memaparkan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pada 24 April sampai dengan 31 Mei 2024, Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 31 Mei hingga 23 September 2024, Pengumuman pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus, Penelitian persyaratan calon 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024, Penetapan pasangan calon 22 September, Pelaksanaan kampanye 25 September sampai hingga 23 November dan Pelaksanaan pemungutan suara pada Hari, Rabu 27 November 2024 Sosialisasi ini disambut antusias oleh PPK dan PPS yang hadir.  Mereka mengajukan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait tahapan dan regulasi Pemilu 2024. KPU Kota Palu rencananya akan menggelar sosialisasi serupa di 6 (enam) kecamatan lainnya di Kota Palu Turut hadir dalam acara ini Anggota KPU Kota Palu, Alfagih Mugaddam Alhabsyi, Muhamad Musbah, Aslam Adigama Sekretaris KPU Kota Palu beserta Sekretariat, serta Kawan-kawan Media Cetak dan Eloktronik. Kegiatan berlangsung santai dan lancar. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft rudy/ed rudy]