Berita Terkini

KPU Kota Palu Susun Rincian Anggaran Biaya (RAB) Hibah Non Tahapan Tahun 2025

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu melaksanakan kegiatan Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Hibah Non Tahapan Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (31/7), sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan. (Kamis, 31 Juli 2025) Kegiatan ini berlangsung di Kantor KPU Kota Palu,Penyusunan RAB Hibah Non Tahapan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan alokasi anggaran di luar tahapan Pemilu dan Pilkada dapat digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Muhamad Musbah, menyampaikan bahwa penyusunan anggaran non tahapan tetap harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. “Meski bukan bagian dari tahapan pemilu, pengelolaan dana hibah ini tetap harus profesional dan transparan, karena menyangkut kepercayaan publik,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Palu berkomitmen untuk terus memperkuat aspek perencanaan dan pelaporan keuangan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). [Humas KPU Kota Palu, cml/foto fitra/ed Rudy]

KAJARI PALU BERIKAN MASUKAN KEPADA KPU PALU MENUJU WBK

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palu Mohammad Rohmadi, SH.,MH. memberikan sejumlah masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dalam rangka mempersiapkan diri meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025. Rabu, 30 Juli 2025 Dalam pertemuan tersebut, Kajari Palu menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik secara holistik, yang tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. "Beberapa poin penting, seperti penyediaan ruang tunggu yang nyaman atau tempat santai bagi pengunjung, agar mereka merasa lebih betah". Ujar Rohmadi "Pengalaman di lingkungan Kejari Palu, di mana terdapat pegawai yang tidak mengenakan kelengkapan standar kantor. Hal tersebut berdampak pada penurunan nilai dalam penilaian WBK, ujarnya. Masukan Kajari tersebut di simak oleh rombongan KPU Kota Palu yang berkunjung terdiri dari Ketua, anggota dan sekretariat KPU Palu yakni Idrus, Iskandar Lembah, Haris Kawisi serta Alfaqih Muqaddam didampingi oleh staf Rudiawan, Syahrul dan Ika Pratiwi Bahwa masukan-masukan tentang pengalaman seperti perilaku disiplin dan citra pelayanan publik, melalui pelayanan, Kajari menekankan pentingnya keramahan petugas, kecepatan layanan, serta pemberian penghargaan kepada pegawai teladan sebagai bentuk motivasi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga Kajari menyampaikan perlunya penyediaan jalur khusus bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, juga menjadi perhatian sebagai bentuk pemenuhan hak atas aksesibilitas. "Selalu ingat, penting penguatan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar seluruh layanan publik dapat berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan transparan" tambahnya Selanjutnya Kajari menekankan pentingnya penyediaan area bermain anak, sebagai bentuk kepedulian terhadap pengunjung yang membawa anak-anak. Hasil berbagi pengalaman melalui pemberian masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi KPU Kota Palu dalam meningkatkan kualitas layanan serta membangun tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan berintegritas menuju WBK. [Humas KPU Kota Palu. Cml/ft rudy/ed Idrus]

KPU Kota Palu Gelar Apel Pagi, Tegaskan Komitmen Menuju WBK

Palu, kota-palu.kpu.go.id  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu melaksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Kota Palu, Jl. Balai Kota Selatan No. 6 Palu. Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas yang dilaksanakan setiap hari senin. Senin, 28 Juli 2025 Apel pagi dipimpin oleh Anggota KPU Kota Palu Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Iskandar Lembah. Dalam arahannya, Iskandar menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja bersih dan profesional di lingkungan KPU. “Juara bukanlah hal yang menjadi utama, tetapi kesadaran kita sebagai pegawai KPU, menjaga kedisiplinan itu penting,” ujar Iskandar. Apel ini juga dihadiri oleh Anggota KPU Kota Palu Divisi Hukum dan Pengawasan, Haris Lawisi; Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama; Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Agra Budiman; Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, Yuliani; serta para staf sekretariat KPU Kota Palu. [Humas KPU Kota palu, cml/ft cml/ed Iz]

KPU Kota Palu Serahkan Laporan Tahapan Pilkada 2024 Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu

Palu, kota-pqlu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menyerahkan Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 kepada Wali Kota Palu, Jumat (25/7). Bertempat di Kantor Wali Kota Palu, penyerahan laporan diterima langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., dan Imelda Liliana Muhidin. Ketua KPU Kota Palu menegaskan bahwa penyerahan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas lembaganya kepada stakeholder dan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses demokrasi yang telah berjalan dapat diketahui, dievaluasi, dan menjadi pembelajaran bersama. Keterbukaan informasi adalah bagian dari pelayanan publik yang harus kami jaga,” ujar Idrus. Ditempat yang sama, Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara turut menyampaikan beberapa program KPU Kota Palu dalam melaksanakan pendidikan pemilih kepada siswa-siswi di sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali para Pemilih Pemula dengan pemahaman tentang proses Pemilu.  “Olehnya kami berniat untuk kerja sama dengan dinas terkait melalui Memorandum of Understanding (MoU),” ujar Iskandar Lembah. Wali Kota menyambut baik inisiatif KPU Kota Palu dan menyatakan dukungannya atas rencana MoU tersebut. “Kami mendukung langkah KPU Kota Palu untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Pendidikan pemilih sejak dini merupakan investasi penting bagi demokrasi yang sehat,” tutupnya. Diakhir pertemuan, KPU Kota Palu meminta testimoni dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai penilaian Zona Integritas (ZI) oleh Kementerian PAN-RB. Testimoni tersebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Melalui kegiatan ini, KPU Kota Palu menegaskan komitmennya untuk terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed Reza]

Santuni Anak Yatim Piatu, KPU Palu Buktikan Solidaritas Sosial

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Santunani Anak Yatim Piatu, KPU Palu buktikan Solidaritas Sosial. Dalam rangka memperingati bulan Muharram yang penuh berkah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar kegiatan pemberian santunan dan doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Nurul Huda, Kecamatan Mantikulore. Kegiatan ini berlangsung di Lantai 3 Kantor KPU Kota Palu, Jl. Balai Kota Selatan No. 6 Palu. Dan dihadiri oleh seluruh jajaran komisioner serta staf sekretariat KPU Kota Palu. Jumat, 25 Juli 2025 Santunan ini merupakan bentuk kepedulian KPU Kota Palu terhadap generasi penerus bangsa, sekaligus menjadi wujud nyata dalam mempererat silaturahmi dan meningkatkan solidaritas antar sesama, terutama terhadap anak-anak yang membutuhkan uluran kasih sayang dan perhatian. Dalam sambutannya, Anggota KPU Kota Palu, Haris Lawisi, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial semata, melainkan sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dalam lingkungan kelembagaan. "Anak-anak yatim piatu adalah tanggung jawab bersama kita semua. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan kehangatan dan kebersamaan serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat," ujar Haris Lawisi. Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama, menambahkan bahwa kegiatan santunan ini telah menjadi tradisi tahunan yang diinstruksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI kepada seluruh satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kota Palu. "Ini adalah bentuk komitmen institusi kami dalam merawat nilai-nilai sosial, sebagaimana diarahkan oleh Sekjen KPU RI. Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat langsung, baik bagi anak-anak yang disantuni maupun seluruh pegawai KPU untuk terus memelihara empati sosial," terang Aslam. Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan, diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan penyerahan santunan dan bingkisan kepada anak-anak panti asuhan. Kehangatan dan keceriaan terpancar dari wajah-wajah para anak yatim yang hadir, menambah nilai spiritual dan moral dari kegiatan ini. Dengan semangat bulan Muharram yang sarat makna, KPU Kota Palu berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bahwa membangun bangsa tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan proses demokrasi yang berkualitas, tetapi juga melalui penanaman nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam setiap langkah kelembagaan. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed Rudy]

KPU Kota Palu bersama KPU Bahas Persiapan Evaluasi dan Wawancara Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mengikuti kegiatan Zoom Meeting dengan tema “Rapat Persiapan Desk Evaluation dan Wawancara Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum”, yang dilaksanakan bersama KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Ketua KPU Kota Palu, lantai dua Kantor KPU Kota Palu. Jumat, 25 Juli 2025 Pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 5 Tahun 2024, tentang perubahan atas Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. KPU Kota Palu menjadi salah satu dari delapan belas satuan kerja di lingkungan KPU yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam pengusulan menuju WBK Tahun 2025, sebagaimana diumumkan di portal Kementerian PANRB. Dalam kegiatan ini dibahas beberapa agenda penting, antara lain: Persiapan Desk Evaluation dan Wawancara KPU Kota Palu menuju WBK, berbagi pengalaman dari KPU Provinsi DI Yogyakarta, KPU NTB, serta Biro Humas, Data, dan Informasi (Hupmas) KPU RI kepada satuan kerja calon penerima predikat Zona Integritas, termasuk KPU Kota Palu. Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh elemen di lingkungan KPU Kota Palu demi meraih predikat WBK. “Dalam langkah menuju WBK, dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, staf, kasubag, sekretaris, maupun komisioner. Komitmen yang kuat sangat diperlukan agar kita dapat meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ungkap Idrus. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak, baik secara daring maupun luring, di antaranya:  • Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Iffa Rosita  • Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Darmiati, didampingi anggota KPU Kota Palu Haris Lawisi.   • Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Cherly Trisna Ilyas  • Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Lia Heryati  • Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama  . Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Palu, Yuliani  • Staf Subbagian Hukum KPU Kota Palu, Fitra Handayani dan Lutfizar.  Kegiatan ini menunjukkan adanya usaha KPU RI untuk memastikan satker kedepannta lebih banyak lagi lolos menjadi satker WBK dilingkungan KPU secara nasional. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft lutfi/ed Idrus]