Berita Terkini

Palu, kota-palu.kpu.go.id - KPU Kota Palu menggelar rapat koordinasi terkait pencermatan, penyusunan, dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) bakal calon legislatif anggota DPRD Kota Palu pada Pemilu 2024. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Palu serta Bawaslu Kota Palu dan dilaksanakan di aula Kantor KPU Kota Palu pada Sabtu, 23 September 2023. Komisioner KPU Kota Palu, Iskandar Lembah, dalam sambutannya menekankan sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan oleh partai politik, termasuk masalah dana kampanye. Iskandar menambahkan bahwa KPU Kota Palu tidak menerima tanggapan dari masyarakat pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Ia juga mengingatkan partai politik mengenai jadwal tahapan penting dalam penyusunan DCT. Iskandar Lembah mengingatkan pentingnya ketua partai politik dalam memastikan dokumen lengkap, terutama pada tahapan-tahapan krusial. Ia juga mengingatkan terkait keterwakilan 30% perempuan dalam susunan bakal calon legislatif anggota DPRD. Selain itu, Iskandar juga menggarisbawahi pentingnya pemberhentian bagi calon yang berasal dari ASN, Polisi, TNI, dan sebagainya. Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, menyampaikan poin penting terkait posisi RT dan RW dalam permendagri no 18. Agussalim Wahid juga mengingatkan partai politik untuk menertibkan alat peraga sosialisasi yang telah digunakan sebelum memasuki masa kampanye. Dengan diadakannya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai aturan yang berlaku. [Humas KPU Kota Palu cml/ft cml/ed Iz]

Palu,kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menerima izin dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk menggunakan Gedung Jodjokodi Convention Center (JCC) sebagai gudang logistik Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Persetujuan ini didapatkan setelah tim KPU Kota Palu melakukan silaturahim pada Jumat, 22 September 2023. Silaturahim tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Palu, Idrus, didampingi Haris Lawisi, Aslam Adigama, dan Merlina Bonde menyampaikan pentingnya etika birokrasi. "Kami berprinsip bahwa etika birokrasi harus dijunjung tinggi, oleh karena itu kami datang  'batabe' dengan pak Gubernur. Alhamdulillah, beliau menyetujui penggunaan gedung JCC," kata Idrus. Gubernur Sulawesi Tengah meminta KPU Palu untuk mematuhi prosedur administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. "Saya setuju, silakan digunakan namun tetap ikuti prosedur yang ada," ujar Gubernur. Kesiapan logistik pemilu merupakan kegiatan penting, oleh karena itu, KPU Palu menekankan pentingnya gudang yang representatif. "Agar logistik pemilu dapat dikelola dengan efektif dan efisien, dukungan gudang yang strategis sangat diperlukan. Gudang juga menjadi  indikator kepercayaan para peserta pemilu, pemilih, dan stakeholders terhadap kami penyelenggaraan  pemilu", pungkas Idrus. Dengan persetujuan ini, diharapkan proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kota Palu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. [humas kpu kota palu cml/foto mb/ed id]

Palu,kota-palu.kpu.go.id — Memastikan penyebaran informasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 kepada publik secara efektif dan benar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan pelatihan public speaking khusus untuk Pegawai ASN/Non ASN di Sekretariat KPU se-Sulawesi Tengah. Pelatihan ini dilakukan secara kombinasi, melalui metode luring (offline) dan daring (online), dan berlangsung di aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis, 21 September 2023. Pelatihan ini resmi dibuka oleh DR.Nisbah, M.Si, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Sulawesi Tengah. Dalam pidatonya, Nisbah menekankan bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan pegawai di lingkungan KPU Sulawesi Tengah dalam menyampaikan informasi tahapan pemilihan kepada publik, peserta pemilu, dan stakeholder terkait. “Kami ingin memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh pegawai KPU dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pegawai dalam public speaking, sehingga informasi mengenai tahapan dan pelaksanaan pemilu dapat disampaikan dengan jelas, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang ada,” tutur Nisbah. Sebagai narasumber, Hary Aziz, dosen ilmu komunikasi dari salah satu universitas swasta di Kota Palu, membagikan wawasannya tentang seni beragam percakapan. Materi pelatihan menyoroti teknik-teknik percakapan yang efektif, baik dalam konteks perseorangan maupun kelompok.  Selain pembahasan teori, peserta pelatihan juga diberi kesempatan untuk melakukan simulasi. Mereka diajak untuk mempraktikkan teknik-teknik yang telah dipelajari dalam menyampaikan informasi kepemiluan dengan cara yang baik dan benar. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya KPU Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas SDM pegawainya, khususnya dalam aspek komunikasi publik, menjelang pemilu 2024 yang akan datang. [Humas KPU Kota Palu cml/foto rd/ed Iz]

Palu,kota-palu.kpu.go.id — Guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar bimbingan teknis terkait Sistem Informasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Badan Adhoc (SITAB). Kegiatan ini dilangsungkan pada Kamis, 21 September 2023 di kecamatan Tawaeli dan Palu Utara. Bimbingan teknis diisi oleh narasumber berpengalaman, yakni Merlina Bonde, Moh Acil, dan Harmin. Mereka memberikan pemahaman serta praktek langsung terkait penggunaan aplikasi SITAB. Fokus pembahasan meliputi tata cara peninputan data laporan perjalanan dinas dan laporan penggunaan dana operasional, termasuk honor yang diterima oleh badan adhoc. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini meliputi operator SITAB dari kecamatan Tawaeli, Palu Utara, dan kelurahan-kelurahan lainnya seperti Pantoloan Boya, Pantoloan, Baiya, Panau, Mamboro, Mamboro Barat, Kayumalue Pajeko, Kayumalue Ngapa, dan Taipa. Dengan bimbingan teknis ini, KPU Kota Palu berharap para operator memiliki keahlian dan ketelitian dalam menggunakan aplikasi SITAB. Selain itu, diharapkan setiap laporan penggunaan dana dapat cepat diketahui oleh KPU secara berjenjang. "Kami menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam penginputan data. Hal ini bukan hanya sebagai ukuran kualitas, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas laporan dari setiap badan adhoc pada masing-masing tingkatannya," ujar salah satu narasumber. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Kota Palu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana badan adhoc. Sehingga, kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang diselenggarakan dapat terus terjaga. [Humas KPU Kota Palu cml/ft susi/ed Iz]

Palu,kota-palu.kpu.go.id — Dalam upaya memastikan keberhasilan dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dalam pemilihan umum dan pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mengambil langkah proaktif untuk menerapkan paradigma mitigasi risiko atas tata kelola anggaran. Selasa, 19 September 2023. Delegasi KPU Kota Palu yang terdiri dari komisioner Idrus, Muhamad Musbah, Haris Lawisi, bersama sekretaris Aslam Adigama dan Merlina Bonde selaku Kasubag KUL, mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri Palu. Mereka disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palu, Muhammad Irwan Datuiding, untuk membahas langkah-langkah preventif dalam mengelola anggaran pilkada mendatang. Dalam pertemuan yang berlangsung santai itu, KPU Palu mengemukakan niatnya untuk menjalankan strategi mitigasi yang mencakup penerapan prosedur hukum yang ketat dan memperkuat komunikasi dengan pihak kejaksaan. Salah satu inisiatif yang akan diambil adalah melalui serangkaian pertemuan informal bertajuk "Coffee Morning" yang akan melibatkan semua stakeholders terkait, dimulai dari bulan September ini. “Kami berencana untuk menggelar 'Coffee Morning' ini secara rutin, sebagai upaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak terkait, serta untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Idrus. Program ini akan dirancang dan diputuskan melalui serangkaian rapat pleno, baik yang bersifat terbatas maupun rutin. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan pilkada yang tidak hanya sukses dari segi operasional, tetapi juga dalam hal kepatuhan terhadap tata kelola anggaran yang tepat dan sesuai prosedur. Muhammad Irwan Datuiding menyambut baik upaya KPU Kota Palu dan menekankan pentingnya tetap waspada dalam mengelola anggaran. “Seringkali, godaan untuk melakukan pelanggaran terjadi, namun dengan komunikasi yang baik dan peringatan dini, kita dapat mencegah hal tersebut dari terjadi,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa pihak kejaksaan siap untuk memberikan pendampingan dalam mengambil keputusan. KPU Kota Palu berkomitmen untuk berkolaborasi erat dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan dijalankan dengan integritas dan transparansi yang tinggi. [Humas KPU Kota Palu cml/ft ts/ed Iz]

Palu,kota-palu.kpu.go.id – Tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan review mengenai tata kelola dan kesiapan KPU Kota Palu dalam menghadapi pemilihan umum 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor KPU Kota Palu dengan tim audit yang terdiri dari Salman Al Farisi, Kevin Nathanael, dan Iin Triyas Wardani. Senin, 18 September 2023 Pada kesempatan ini, tim audit BPKP mempresentasikan berbagai aspek penting terkait kesiapan pelaksanaan pemilu, meliputi kesiapan aspek regulasi, logistik, sumber daya manusia penyelenggara, aplikasi pendukung, koordinasi dengan stakeholders, peningkatan partisipasi pemilih, serta kualitas pendidikan pemilih. Presentasi ini juga mencakup kesiapan daftar pemilih, anggaran, realisasi anggaran, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Ketua dan anggota KPU Palu, bersama sekretariatnya, mendengarkan dengan seksama setiap poin yang disampaikan oleh tim audit. Tim BPKP menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pemilu, sejalan dengan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan yang perlu dijawab oleh KPU Palu adalah temuan BPKP terkait peningkatan aktivitas di bagian sosialisasi dan pendidikan pemilih. Terdapat kebutuhan untuk menetapkan target dan realisasi sasaran sosialisasi, dengan fokus khusus pada pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, warga internet, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, organisasi masyarakat, masyarakat adat, dan instansi pemerintah. Dengan review ini, diharapkan KPU Palu dapat mempersiapkan segala aspek dengan lebih matang menjelang pemilu 2024, agar proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. KPU Palu terpanggil untuk menjawab tantangan ini dengan serius, berupaya memastikan bahwa setiap elemen masyarakat mendapat akses yang memadai terhadap informasi dan pendidikan pemilih, sehingga menciptakan pemilu yang inklusif dan berkualitas tinggi. Tim audit berharap agar KPU Palu dapat menjadikan hasil review ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kesiapan dalam menyelenggarakan pemilu yang sukses dan berkualitas pada 2024 mendatang. [Humas KPU Kota Palu cml/ft cml/ed Iz]