Berita Terkini

KPU Kota Palu Mengikuti Kegiatan Rakor Penyusunan DPTb dan Pengenalan Aplikasi SIREKAP

Palu, kota-palu.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan pengenalan aplikasi Sirekap kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Swiss-Bell Hotel Silae Palu dari tanggal 12 hingga 14 Oktober 2024. Perwakilan dari Kota Palu terdiri dari Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Muhamad Musbah; Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Yuliani; Operator Sidalih, Muhamad Kunaefi; dan Operator Sirekap, Rudianwan. Selain itu, PPK yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi se-Kota Palu juga turut serta dalam kegiatan ini. Dalam rapat ini, para peserta membahas uji coba aplikasi Sirekap yang dipandu oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Dirwansyah Putra. Materi yang disampaikan mencakup data penduduk datang pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah, evaluasi penyusunan dan pelayanan DPTb, serta pengarahan dari Komisioner KPU Provinsi. Kegiatan ini juga mencakup persiapan akun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), instalasi aplikasi Sirekap Mobile dan autentikator, serta pembagian dan pengisian C-Hasil. Selain itu, peserta juga mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan simulasi penggunaan Sirekap Mobile untuk pemantauan pengiriman C-Hasil. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan pemahaman PPK dalam menyusun dan memanfaatkan data pemilih menjelang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Wakilnya pada tahun 2024. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft/dede/ed Iz]

Bimbingan Teknis DPTb KPU Kota Palu

Palu, kota-palu.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu baru-baru ini melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Santika Hotel, Jl. Moh. Hatta No. 18 Palu. Senin, 7 Oktober 2024 Acara dibuka dengan sambutan dari Iskandar Lembah, Anggota KPU Kota Palu Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Dalam sambutannya, Iskandar menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang DPTb bagi seluruh petugas pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan umum dari Haris Lawisi, Anggota KPU Kota Palu Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Muhamad Musbah dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Bimtek DPTb dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Darmiati, serta perwakilan dari Bawaslu Kota Palu, Bapak Ferdiansyah dan Bapak Naharuddin.  Salah satu sesi yang menarik dalam Bimtek ini adalah simulasi pindah memilih pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dipandu oleh Admin Sidalih Kota Palu, Muhammad Kunaefi. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang pengelolaan data pemilih yang efisien dan akurat. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, diikuti oleh foto bersama seluruh peserta kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu dalam memfasilitasi pemilih yang ingin melakukan pindah memilih serta memastikan kelancaran dalam pelaksanaan pemilu mendatang. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft muzira/ed Iz]

Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Kota Palu

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu berpartisipasi dalam acara Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 yang digelar di Swiss-Bel Hotel Palu, Jalan Malonda No. 12, Silae, Kecamatan Ulujadi. Acara ini diinisiasi oleh Polresta Palu sebagai bagian dari persiapan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Senin, 7 Oktober 2024 Ketua KPU Kota Palu, Idrus, bersama stafnya hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Idrus menegaskan pentingnya pemilihan yang demokratis untuk memastikan pemimpin yang terpilih mewakili aspirasi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Pilkada merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kapolresta Palu, Bapak Berliansyah, juga menyampaikan pesan penting mengenai keamanan dan kelancaran proses pilkada. Ia menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban selama tahapan Pilkada, yang merupakan pesta demokrasi terbesar di dunia. Idrus mengungkapkan bahwa KPU Kota Palu telah menyiapkan 3.549 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 1.014 petugas ketertiban di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melayani 274.293 pemilih yang terdaftar di 507 TPS. KPU juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa status pemilih melalui situs cekdptonline.kpu.go.id. Tahapan kampanye telah dimulai sejak 25 September hingga 23 November, dengan berbagai metode yang diperbolehkan, termasuk pertemuan terbatas, pertemuanntatap muka, debat publik, dan kampanye melalui media sosial. Idrus mengingatkan agar para peserta Pilkada mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk masa tenang yang dimulai pada 26 November. Acara diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh Forkopimda dan pihak terkait lainnya, serta sesi foto bersama sebagai simbol komitmen untuk menjaga keamanan dan kesuksesan Pilkada 2024. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft humas polda/ed Idrus]

“WAWANCARA KOPI ANDA: Logistik Pilkada 2024, Antara Mitigasi dan kerawanan”

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Idrus, Ketua KPU Kota Palu, menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan oleh RRI Palu. Yang bertema “WAWANCARA KOPI ANDA: Logistik Pilkada 2024, Antara Mitigasi dan kerawanan”. Senin, 7 Oktober 2024 Dalam penjelasannya dalam acara podcast tersebut, terdapat beberapa poin-poin penting yang dibahas, seperti Persiapan Logistik Pilkada. Idrus menjelaskan bahwa KPU Kota Palu telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan semua kebutuhan logistik untuk Pilkada 2024 terpenuhi, termasuk alat peraga dan kotak suara. Ia juga menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi masalah yang dapat muncul, seperti kendala dalam distribusi logistik, terutama dalam sisi keamanan, Idrus menjelaskan bahwa KPU Kota Palu sudah melakukan kordinasi dengan Polresta Palu dalam mengawasi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Palu. Selanjutnya, Idrus juga menjelaskan, dari sisi transportasi, di Pilkada 2024 ini skema yang digunakan ialah menggunakan pihak ketiga yaitu PT POS dimana mereka sudah terbiasa dalam melakukan pengiriman atau distribusi logistik Pilkada nanti. Terakhir, Mengenai kesalahan dalam pengiriman surat suara, Idrus menjelaskan sebelum logistik surat suara dikirim dari pencetakan, Kami harus mengecek ulang surat suara tersebut. Beliau juga mengatakan, yang berpotensi terjadi tertukarnya surat suara ialah ketika Pemilu karena di Kota Palu sendiri terdapat 4 daerah Pemilihan. Namun karena Pilkada daerah pemilihannya hanya 1 di Kota Palu sehingga potensi surat suara salah masuk TPS sangat kecil. Ia menegaskan komitmen KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam semua tahapan logistik, sehingga masyarakat dapat percaya bahwa proses pemilihan berlangsung secara fair. Idrus mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun pengawas, untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed joshua]

Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024

PENGUMUMAN NOMOR : 697/PL.01.5-Pu/7271/2024 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024  PENGUMUMAN NOMOR : 698/PL.01.5-Pu/7271/2024 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Dana Awal Kampanye Perbaikan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024. Berukut Linknya : https://kota-palu.kpu.go.id/public/kota-palu/dmdocuments/1727530696Pengumuman LADK_LADK Perbaikan.pdf

KPU Kota Palu Menghadiri Penandatangnan Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Kesbangpol Kota Palu

Palu, palu-kota.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menghadiri penandatanganan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas Pilkada 2024. Acara ini berlangsung di Kantor Kesbangpol Kota Palu, pada Rabu, 25 September 2024. Acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Palu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Palu, Sekretaris KPU, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Badan Kesbangpol, media, dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Acara dibuka dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Palu dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menjelaskan bahwa kerjasama ini telah lama dibicarakan dengan pemerintah kota melalui Kesbangpol, yang akhirnya menghasilkan dukungan jaminan sosial bagi 4.903 petugas penyelenggara Pilkada. "Ada 4.903 petugas penyelenggara Pilkada 2024 yang dicover oleh program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk PPK, PPS, KPPS, dan petugas ketertiban," ujarnya.  Sambutan dilanjutkan oleh Syamsurizal, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu. Ia menjelaskan bahwa jaminan ketenagakerjaan meliputi dua program: jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Program ini akan menanggung biaya perawatan jika petugas mengalami kecelakaan dan memberikan klaim Rp42 juta untuk keluarga yang kehilangan petugas akibat kecelakaan saat bertugas. Kepesertaan berlangsung selama empat bulan, hingga Desember 2024. Ia menekankan bahwa jaminan ini merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan bagi petugas penyelenggara Pilkada, serta berharap tidak terjadi insiden yang merugikan.  Sambutan terakhir disampaikan oleh Ansar Sutiadi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Palu. Ia menjelaskan bahwa pemberian jaminan sosial adalah bentuk demokrasi bagi petugas, dengan iuran yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kota Palu. Ia juga menyebutkan bahwa anggaran untuk jaminan sosial dapat ditambah jika terjadi sengketa atau pemungutan suara ulang. Terakhir, acara diakhiri dengan sesi foto bersama. [Humas KPU Kota Palu, cml/ft cml/ed Azizah]