Dimasa Pandemi Covid-19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu memenuhi panggilan Dialog Interaktif Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 salah satu stasiun TV Nasional TVRI Sulteng, sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid -19, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, (27/06/2020).

Idrus selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Palu mengatakan sesuai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2020, KPU mengeluarkan PKPU No 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak 2020.

“Dengan persiapan data pemilihan ada tiga prinsip dasar yang pertama harus akurat dengan 14 elemen data yang tertuang dalam tabel data pemilu kita itu harus sama dengan apa yang tertera dengan dokumen-dokumen kependudukan pemilih yang akan ditemui pada saat di coklit, yang kedua harus komprehensif semua orang yang memenuhi syarat harus masuk dalam DPT dan semua orang yang tidak memenuhi termasuk harus dihapus dari DPT,” serta Mutakhir artinya data terbaru Ujarnya saat berdialog.

Kemudian dengan itu disisi penyelenggara kami juga memiliki prinsip terbuka, akuntabel, fokus pelayanan dan berkelanjutan.

“Yang maknanya adalah semua data yang kami olah dari data pemilih menjadi daftar pemilih itu yang harus di olah melalui coklit, yang harus dipertanggung jawabkan dan akan diproses,”tegasnya.

Dengan hal itu jumlah DPT sebelum pendemi mengacu pada pemilihan 2019 untuk Kota Palu 213.957 dan disinkronisasi dengan data DP4 dari dirjen kependudukan catatan sipil melalui kementrian dalam negeri, menyerahkan ke KPU dengan mengunakan pendekatan sinkronisasi.

“Yakni dengan memasukkan potensi data pemilih pemula yang berumur 17 Tahun pas hari H dan mereka yang beratatus pensiun dari TNI Polri wajib kita masukan kurang lebih 260.000, untuk kemudian di input dalam aplikasi SIDALIH Kemudian di proses menjadi daftar pemilih ( A.KWK) sebagai bahan coklit oleh PPDP” tambahnya.

Melainkan dengan itu Munira Selaku Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu mengatakan akan terus melakukan koordinasi dalam melakukan dengan beberapa lembaga yang terkait.

“Di antaranya yakni Dukcapil terkait jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman atau juga jumlah yang belum melakukan perekaman namun sudah memiliki hak pilihnya,” Ungkapnya saat dialog Interaktif.

“Kemudian juga Bawaslu Kota Palu membuka ruang untuk pelaporan pelayanan kepada publik jika ada pelanggaran yang ada di lapangan nanti,” Tambahnya.

X